Jokowi Sebut Tambang Ilegal Masih Ada, Ini Buktinya..

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengatakan masih ada kegiatan ekspor ilegal dan penambangan ilegal di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi di depan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri, Rabu (8/1/2023).

“Saya sampaikan yang namanya ekspor ilegal tetap jalan, yang namanya illegal mining tetap jalan ya proses hilirisasi dan industrialisasi terganggu, dan tugas TNI-Polri di sana kalau ada ekspor ilegal misalnya,” jelas Jokowi, Rabu (8/1/2023).

Di antara kegiatan penambangan liar yang tersisa adalah timah, bauksit, dan batu bara. Jokowi mengatakan, penerimaan negara menurun akibat penambangan liar. “Itu tugas TNI-Polri di laut, polisi perairan, Bakamla, TNI AL misalnya,” kata Jokowi.

Apakah ada banyak kegiatan penambangan ilegal di Indonesia?

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2021, jumlah Penambangan Tanpa Izin (PETI) alias penambangan liar di Indonesia mencapai 2.700 lokasi, terdiri dari 2.645 lokasi penambangan mineral ilegal dan 96 lokasi penambangan batu bara ilegal.

Guna meningkatkan keberadaan penambangan liar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menyebutkan, pihaknya sedang mematangkan pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) di Kementerian untuk mengawasi penambangan liar. di Indonesia.

Saat ini, pembentukan Ditjen Gakkum sedang dalam proses pengesahan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) setiap 31 Januari 2022. Ia berharap, dalam beberapa bulan ke depan, Ditjen Gakkum bisa resmi berdiri dan beroperasi.

“Sekarang proses pembentukan unit Gakkum, unit gakkum di Kementerian (ESDM) sedang dalam proses, dan tanggal 31 sudah ada di Kemenpan. Kita harapkan dalam beberapa bulan mendatang sudah bisa dilakukan,” kata Arifin saat Rapat Kerja Bersama. Komisi VII DPR RI, Kamis (2/2/2023).

Nantinya, Gakkum ini akan mengikutsertakan beberapa Lembaga Penegak Hukum (APH). Karena itu, diperlukan koordinasi dan komunikasi ke Direktorat baru ini.

“Nanti kami akan berpikir untuk melebur menjadi satu Gakkum di depan mereka sehingga kami memiliki tim yang tepat,” kata Arifin.

Mantan Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Idris Sihite mengatakan optimistis pembentukan Gakkum di Kementerian ESDM akan diresmikan pada pertengahan 2023.

“Mudah-mudahan dengan adanya Ditjen Gakkum kita lebih fokus ke badan khusus. Saya optimis insyaallah tahun ini ya, syukurnya pertengahan tahun ini karena ada proses harmonisasi, pembahasan, tapi kalau dari ESDM kan sudah jelas,” ujarnya.

Ia mengatakan, nantinya Gakkum tidak hanya fokus pada isu illegal.

“Yang fungsi penindakan di sektor kita bukan hanya illegal mining, illegal drilling, tidak pernah baca UU Panas Bumi, ada juga sanksinya, jadi orang yang mencuri listrik juga butuh Gakkum,” ujarnya.

[Gambas:Video CNBC]

(pgr/pgr)