BPS Gunakan Teknologi Blockchain untuk Mengolah Data Kependudukan Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS) akan menggunakan teknologi blockchain dalam mengolah data kependudukan Indonesia. BPS akan mengimplementasikan blockchain pada platform data pendaftaran sosial ekonomi digital (Regsosek) sebagai bagian dari reformasi birokrasi BPS pada tahun 2023.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuwono mengatakan, penggunaan blockchain akan menjaga akurasi dan akuntabilitas data. BPS juga berupaya membangun Lembaga Penelitian yang mengintegrasikan seluruh data ke dalam sistem reformasi perlindungan sosial. Setiap kumpulan data terintegrasi dapat dibagikan oleh kementerian/lembaga (k/l) kepada pemerintah daerah (pemda).

“Teknologi blockchain akan kami gunakan agar akurasi data, akuntabilitas data dan history data tercatat dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ini juga tugas BPS dalam Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional,” kata Margo seperti dikutip. di antaraRabu (1/2).

Integrasi data

Baca juga: BI Pastikan Rupiah Digital Pakai Teknologi Blockchain, Kapan Dikeluarkan?

Margo berharap Regsosek bukan sekedar klaster data baru, tanpa ada integrasi dengan sistem data lain. Untuk melakukan integrasi, setiap klaster data harus dihubungkan dengan data Kependudukan dan Pendaftaran Masyarakat (Dukcapil).

Harapannya, sistem data yang menggunakan teknologi blockchain juga akan terhubung dengan kumpulan data lain seperti data perkawinan dan perceraian, serta data lainnya.

Dengan Regsosek, BPS saat ini bekerja untuk memperoleh data terkait kondisi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat, dan terakhir kondisi geografis dan kemudahan akses ke daerah tersebut. Jika diketahui dapat memberikan perlakuan dan kebijakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing daerah.

“Jadi melihat orang miskin, spektrumnya 360 derajat, bisa dilihat dari kemampuan individu dan keluarga, kondisi infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan dukungan masyarakat, dan bisa menggambarkan kantong-kantong kemiskinan dari kondisi geografis dan kemudahan akses ke kawasan tersebut. Dengan melihat data statistik 360 derajat (statistical dataverse 360°), kita bisa melihat program apa yang cocok untuk setiap daerah (karena daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda),” jelas Kepala BPS.

Pemerintah Indonesia dan Blockchain

Baca juga: Elon Musk Ungkap Fitur Pembayaran Crypto di Twitter, Harga DOGE Naik?

BPS bukanlah lembaga pemerintah yang sudah mulai menggunakan teknologi blockchain. Sebelumnya yang santer diberitakan adalah Bank Indonesia sedang merancang Rupiah Digital dengan blockchain atau teknologi buku besar terdistribusi (DLT).

Bank Indonesia semakin dekat untuk menerbitkan Central Bank Digital Currency (CBDC) atau yang akan dikenal sebagai Rupiah Digital. Salah satu kabar terbaru BI akan menggunakan teknologi blockchain untuk proses distribusinya.

Dikutip Antara, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya saat ini sedang dalam proses pemilihan pemain terbesar di perusahaan perbankan atau sistem pembayaran, yang akan ditunjuk atau diberi mandat untuk mendistribusikan rupiah digital.

“Platform distribusi akan menggunakan blockchain Distributed Ledger Technology (DLT) dan bank yang ditunjuk akan memiliki dua akun, akun digital dan akun standar. Hanya bank yang bisa menggunakan DLT,” kata Perry.